 |
| Foto : generasinegarawanindonesi.my.id |
Malang, 1 November 2025 - Yayasan Rumah Harmoni Cendikia (RHC) yang dipimpin oleh Ahmad Fajar, menjadi tuan rumah pelaksanaan forum diskusi aktual dengan tema "Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Penguatan Tata Kelola Dapur dan Pengawasan Mutu Pangan Lokal". Forum ini dihadiri oleh Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Drs. H. Kahar Muzakir yang diwakili oleh Staff Khusus Pimpinan MPR-RI Muhammad Wahyu Wibisono, serta berbagai pihak terkait.
Dalam sambutannya, Muhammad Wahyu Wibisono menyampaikan pentingnya meningkatkan kualitas dan efektivitas program makan bergizi gratis melalui penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal. "Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien," ujar Muhammad Wahyu Wibisono.
Sementara itu, Bapak Ahmad Fajar, selaku ketua yayasan Rumah Harmoni Cendikia, menyampaikan bahwa forum diskusi ini merupakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis. "Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan strategi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program makan bergizi gratis di Indonesia," kata Ahmad Fajar.
Dalam forum ini, narasumber dan peserta forum diskusi membahas strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program makan bergizi gratis melalui penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal. Mereka juga berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kualitas makanan bergizi gratis dan memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Suryadi, anggota DPRD Fraksi Golkar Kota Malang, mengatakan bahwa mereka sebagai wadah aspirasi masyarakat tentu akan mendukung dan membantu berjalannya program pemerintah pusat. Sementara itu, H.M. Fakih, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar, menambahkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini diwajibkan memiliki perizinan yang lengkap, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), sertifikat halal, Uji Laboratorium kelayakan air untuk konsumsi, serta sertifikat ahli juru masak/chef dan lain-lain.
Regia Achmad Wicaksana, Ketua GNI Jawa Timur, juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal dalam meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis. Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi Program MBG untuk memastikan bahwa program ini mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola dapur dan pengawasan mutu pangan lokal, Program MBG dapat meningkatkan kualitas dan efektivitasnya dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Sumber : [Reporter Malang]
