masukkan script iklan disini
Program BGN di Dairi Terancam Terganggu, Diduga Ada Oknum Kangkangi Instruksi Presiden
Dairi 21 Agustus 2025
Program unggulan Presiden Republik Indonesia, **Badan Gizi Nasional (BGN)** dengan **makan gratis bergizi untuk anak didik**, terancam terganggu di Kabupaten Dairi. Hal ini mencuat setelah adanya laporan bahwa seorang oknum yang mengatasnamakan **kepala daerah** melakukan intimidasi ke sejumlah sekolah.
Oknum tersebut menyampaikan bahwa tanpa rekomendasi dari kepala daerah, sekolah-sekolah tidak bisa menerima penyaluran makanan bergizi dari BGN. Pernyataan ini menimbulkan keresahan di kalangan pengelola sekolah dan petugas lapangan.
Salah seorang **Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)** yang bertugas di dapur **Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN** di Kabupaten Dairi membenarkan adanya intimidasi tersebut. Ia menyatakan, masalah ini sudah dilaporkan kepada atasan, dan bila terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan ditempuh jalur hukum.
### Warga Dairi Prihatin
Sejumlah warga Kabupaten Dairi menyampaikan keprihatinan atas tindakan oknum yang diduga menghambat langsung **program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto**.
> *“Dalam kampanyenya, Presiden sudah menegaskan bahwa anak didik tidak boleh lapar. Harus diperhatikan, harus diberikan makan bergizi gratis. Kalau ada oknum yang justru menghambat, ini jelas merugikan anak-anak kita,”* ujar seorang warga dengan tegas.
Masyarakat menilai tindakan tersebut arogan, tidak logis, dan berpotensi mencoreng citra kepemimpinan kepala daerah. Sebab, keputusan terkait penyaluran BGN sepenuhnya berada di bawah kewenangan **Badan Gizi Nasional**, bukan pemerintah daerah.
### Generasi Emas Jangan Dihambat
Program BGN yang digagas Presiden RI bertujuan mencetak **generasi emas Indonesia** dengan memastikan anak-anak sekolah mendapat asupan makanan sehat, bergizi, dan layak setiap harinya.
> *“BGN bukan untuk dijadikan ajang persaingan tidak sehat, melainkan wadah untuk mendukung visi Presiden mewujudkan generasi yang handal. Jika ada oknum yang mengatasnamakan kepala daerah untuk menghambat, hal ini harus ditindak tegas,”* tambah seorang tokoh masyarakat.
Warga berharap persoalan ini segera sampai ke telinga **Menteri terkait dan Presiden RI**, agar program mulia ini tidak terciderai oleh praktik intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
---
