masukkan script iklan disini
GARUDANUSANTARA | MEDAN - Menyikapi pemberitaan dan informasi yang beredar mengenai Sudiono Praka yang disebut-sebut sebagai pengedar uang palsu, serta adanya informasi yang mengaitkan atau menyebut yang bersangkutan sebagai anggota dan pengurus PUJAKESUMA Sumatera Utara, DPW Paguyuban Keluarga Besar PUJAKESUMA Sumatera Utara merasa perlu menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat.
Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPW PUJAKESUMA Sumatera Utara, Dr. Joko Susanto, M.I.Kom., yang telah tiga kali menjabat sebagai Sekretaris DPW PUJAKESUMA Sumatera Utara.
Joko Susanto menegaskan bahwa berdasarkan dokumen administrasi dan arsip resmi organisasi, nama Sudiono Praka tidak tercantum dalam jajaran kepengurusan DPW PUJAKESUMA Sumatera Utara periode 2019-2024 maupun periode 2024-2029.
Selain itu, berdasarkan data keanggotaan yang dimiliki DPW PUJAKESUMA Sumatera Utara, tidak ditemukan catatan administratif yang menunjukkan bahwa Sudiono Praka terdaftar sebagai anggota PUJAKESUMA Sumatera Utara.
"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen SK kepengurusan periode 2019–2024 dan 2024–2029 serta data keanggotaan organisasi, kami tidak menemukan nama Sudiono Praka sebagai pengurus maupun anggota DPW PUJAKESUMA Sumatera Utara. Karena itu, kami perlu meluruskan informasi ini agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat," tegas Joko Susanto.
Menurut Joko, klarifikasi ini penting disampaikan karena setiap pemberitaan yang mengaitkan seseorang dengan organisasi harus memiliki dasar informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai persoalan hukum perseorangan kemudian menimbulkan persepsi seolah-olah menjadi bagian dari tanggung jawab organisasi.
Ia menambahkan, PUJAKESUMA merupakan organisasi paguyuban yang dibangun atas semangat persaudaraan, kebersamaan, pelestarian seni dan budaya Jawa, serta penguatan peran masyarakat dalam kehidupan sosial.
"Sebagai organisasi, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan nama baik PUJAKESUMA. Oleh karena itu, informasi mengenai status keanggotaan maupun kepengurusan harus merujuk pada dokumen resmi dan data administrasi organisasi, bukan sekadar asumsi atau informasi yang berkembang di ruang publik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Joko Susanto menyampaikan bahwa DPW PUJAKESUMA Sumatera Utara menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum terkait perkara dugaan peredaran uang palsu yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, persoalan hukum yang melibatkan individu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing dan tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan organisasi tanpa adanya bukti keterlibatan kelembagaan.
"Kami ingin menegaskan bahwa klarifikasi ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi siapa pun ataupun mencampuri proses hukum. Ini murni merupakan tanggung jawab organisasi untuk meluruskan informasi mengenai keanggotaan dan kepengurusan PUJAKESUMA Sumatera Utara agar masyarakat memperoleh informasi yang benar," tegasnya.
Di akhir keterangannya, Joko berharap masyarakat dapat memahami perbedaan antara persoalan pribadi seseorang dengan identitas kelembagaan organisasi. PUJAKESUMA Sumatera Utara akan terus berkomitmen membangun organisasi yang solid, menjaga persaudaraan, serta mengembangkan seni, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa di Sumatera Utara.
"Jangan sampai persoalan perseorangan membentuk persepsi yang keliru terhadap organisasi. PUJAKESUMA adalah rumah besar persaudaraan dan kebudayaan yang harus kita jaga bersama," tutup Dr. Joko Susanto, M.I.Kom. (red)
