masukkan script iklan disini
GARUDANUSANTARA | PADANG LAWAS - Perambahan besar-besaran di kawasan hutan eks PBPH PT Sumatera Silva Lestari yang telah disita negara, terus meluas. Luas areal yang dirambah kini mencapai kurang lebih 450 hektare.
Berdasarkan pantauan di lapangan saat ini, perambahan dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah besar. Di lokasi yang sama, juga terpantau terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat dikenakan pidana.
Salah seorang saksi dan pelaku yang diminta keterangan saat lapangan dengan inisial AR menyampaikan pengakuan mengejutkan. AR yang berada di lokasi saat perambahan terjadi, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan merupakan inisiatif masyarakat semata.
"Adanya indikasi didalangi oleh pemerintah daerah ," ujar AR.
Pernyataan AR tersebut menguatkan dugaan bahwa pergerakan massa untuk merambah kawasan hutan eks PT Sumatera Silva Lestari diduga dikerahkan oleh salah satu pejabat di daerah di Kabupaten Padang Lawas.
BUKAN WARGA SI ALI ALI, TAPI MASSA DARI LUAR DESA DAN BEDA KECAMATAN
Fakta lain yang terungkap di lapangan, masyarakat Desa Si Ali Ali yang tinggal di sekitar kawasan bukanlah pelaku perambahan.
Salah seorang masyarakat Desa Si Ali Ali yang tidak mau disebut namanya menyampaikan, yang datang ke kawasan tersebut adalah warga dari desa lain dan beda kecamatan yang melakukan perambahan, yang sekarang terjadi kebakaran.
Para perambah tersebut beralibi mengatasnamakan tanah adat sebagai dasar untuk menguasai dan membuka lahan. Namun hingga saat ini, klaim tanah adat tersebut tidak dapat dibuktikan dengan dokumen maupun bukti kepemilikan yang sah.
"Yang datang ke sini itu bukan orang kami. Itu orang dari desa lain, beda kecamatan. Kami warga Si Ali Ali tidak merambah," ujar warga Desa Si Ali Ali tersebut.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal antara warga asli Desa Si Ali Ali dengan kelompok perambah dari luar yang mengatasnamakan adat.
Putra Ali Sulaiman: MASYARAKAT HANYA DIJADIKAN ALAT, MEREKA KORBAN
Pegiat lingkungan dari NGO ternama, Putra Ali Sulaiman, yang bekerjasama dengan Norwegia tentang lingkungan dan perdagangan karbon dan berkantor di Medan, turut menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa perambahan yang terjadi dan adanya Hospot Titik Api pertanggal 5 November 2026 melalui Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup.
Sulaiman menilai, masyarakat yang dikerahkan ke dalam kawasan tersebut sebenarnya tidak mengetahui bahwa kawasan yang mereka masuki adalah kawasan hutan produksi (HP) yang telah disita negara dan memiliki status hukum yang jelas.
"Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat tidak mengetahui kawasan hutan produksi. Masyarakat yang dikerahkan itu sebenarnya hanya dijadikan alat, mereka adalah korban," ujar Sulaiman.
Menurut Sulaiman, yang berkantor di Medan dan selama ini aktif dalam kerja sama lingkungan dan perdagangan karbon bersama Norwegia, perambahan dan pembakaran hutan di kawasan eks PBPH ini bukan hanya merusak ekosistem.
"Masyarakat jangan dijadikan korban terus-menerus. Yang harus diusut itu yang menggerakkan dan yang menyuruh mereka masuk ke kawasan hutan," tegas Sulaiman
Ia mendesak agar penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat kecil yang menjadi korban pengerahan, tetapi juga harus menindak tegas aktor intelektual yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat demi kepentingan pribadi dan kelompok, karena kerusakan hutan produksi akan berdampak langsung pada lingkungan dan masa depan perdagangan karbon.
SAKSI AKAN DILINDUNGI
Redaksi menegaskan, identitas lengkap saksi AR dan warga Desa Si Ali Ali tidak akan dipublikasikan dan akan dilindungi sepenuhnya demi keamanan dan keselamatan yang bersangkutan beserta keluarganya.
Para saksi telah menyampaikan keterangan dengan itikad baik untuk kepentingan penegakan hukum dan penyelamatan kawasan hutan negara. Segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun upaya untuk mengungkap identitas saksi adalah tindakan yang melawan hukum.
Redaksi juga telah berkoordinasi agar keterangan para saksi dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme perlindungan saksi sesuai ketentuan yang berlaku.
PT SUMATERA SILVA LESTARI MENANG DI PTUN Nomor Laporan 293/G/2026/PTUN.JKT
Di sisi lain, perlu dicatat bahwa PT Sumatera Silva Lestari disebut telah memenangkan hasil sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa atas areal tersebut.
Putusan PTUN tersebut menjadi salah satu dasar yang kini disoroti di tengah tarik-menarik status kawasan.
Namun, dalam pertemuan beberapa waktu lalu dengan Satgas Garuda yang dipimpin Brigade Jendral Aggiat Napitupulu,
Satgas PKH ditegaskan bahwa kawasan hutan eks PBPH adalah kawasan hutan yang telah disita oleh negara.
Perbedaan penafsiran antara putusan PTUN dan penegasan Satgas Garuda inilah yang diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan perambahan di lapangan.
POLDA SUMUT SUDAH KANTONGI OKNUM, PEMANGGILAN SUDAH DIAJUKAN
Hasil koordinasi antara Gakkum Kehutanan dan Polda Sumatera Utara, aparat telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa oknum terkait dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1486/IX/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk pendalaman lebih lanjut dan penetapan tersangka.
Polda Sumatera Utara disebut sudah mengantongi nama-nama oknum perambahan tersebut, dan pemanggilan terhadap para oknum sudah diajukan untuk proses hukum lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gakkum Kehutanan dan Polda Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait identitas indikasi pejabat daerah yang disebut oleh saksi AR tersebut, maupun terkait tindak lanjut atas putusan PTUN tersebut.
Warga Desa Si Ali Ali dan pemerhati lingkungan di Padang Lawas mendesak agar aparat tidak hanya menindak para penumbang di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas aktor intelektual yang diduga berada di balik perambahan 450 hektare tersebut, serta menjamin perlindungan bagi saksi yang telah berani bersuara. Kepastian hukum atas status kawasan hutan juga dinilai harus segera dijelaskan kepada publik agar tidak semakin menimbulkan konflik di lapangan. (Red)
